Kamis, 19 September 2024
Kamis, 19 September 2024

Selesai Kepung MK, Buruh Lanjut Kepung Kantor Anies Tuntut SK Kenaikan UMP 2022 Dibatalkan

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Setelah mendengarkan keputusan yang sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, buruh yang sebelumnya berunjuk rasa di Patung Kuda Monas bergeser ke kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tujuan para buruh, yakni untuk meminta agar Anies Baswedan membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya Rp 37 ribu. Anies pun di ultimatum oleh buruh, untuk mencabut mencabut Surat Keputusan (SK) terkait UMP 3×24 jam.

“Secara tegas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam waktu 3×24 jam kami, buruh DKI, meminta Bapak Gubernur mengubah atau mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI, Kamis (25/11).

Said Iqbal pun meminta, agar Gubernur kembali membuat SK baru kenaikan UMP 2022. “Setelah 3×24 jam harus dibuat SK baru tentang kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 4-5 persen,” lanjut Said.

Sebelumnya, aksi buruh yang tergabung dari berbagai elemen mengawal keputusan MK yang hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan kaum buruh. Massa buruh memenuhi kawasan Patung Kuda, sambil orasi dan mendengarkan keputusan yang saati itu sedang dibacakan Hakim MK

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dompet Dhuafa dan Titimangsa Gelar Teater Musikal untuk Palestina Bertajuk Tanah Yang Terpenjara

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Gencar menyuarakan kemanusiaan bagi Palestina, Dompet...

Menhub Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Transportasi Inklusif Terintegrasi DTKJ Awards 2024

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima...

6 Juta Data DJP Bocor, Begini Respon Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara terkait adanya kabar kebocoran 6 juta data milik DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya dalam 6 juta data yang bocor itu, terdapat data dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru