JAKARTA – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepolisian untuk melindungi jajaran Bawaslu saat menjalankan tugas pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi ancaman yang bisa saja terjadi kepada jajaran pengawas.
“Biasanya tensi menuju pemilihan dan saat pemungutan suara cukup tinggi. Dikhawatirkan akan ada intimidasi terhadap jajaran Bawaslu. Maka kami membutuhkan perlindungan keamanan dari kepolisian,” kata Bagja dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (27/11).
Dikatakan Bagja, jika menemui kendala saat tungsura, maka seluruh jajaran Bawaslu harus rajin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pengawas pemilu, katanya, dilarang mengambil keputusan tanpa dasar hukum.
“Semua PTPS (pengawas TPS), Panwascam (panitia pengawas kecamatan), dan PKD (pengawas kelurahan/desa) harus memahami tugas serta kewajiban masing-masing, harus hati-hati sebelum ambil keputusan. Misalnya keputusan untuk ajukan pemungutan suara ulang (PSU) pemungutan suara susulan, atau pemungutan suara lanjutan (PSL),” tuturnya.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara daring bersama kepolisian, TNI, dan penyelenggara pemilu seluruh provinsi se-Indonesia ini membahas terkait pengamanan setiap daerah, terutama daerah yang masuk dalam kategori rawan rendah, sedang maupun tinggi.
“Ada potensi penambahan wilayah rawan karena perkembangan dinamika terkini. Namun, kepolisian bersama TNI serta pemangku kepentingan terkait siap mengamankan seluruh kegiatan Pemilihan 2024,” terangnya.
Dikatakan Listyo, pihaknya bersama TNI memastikan akan memberi bantuan dukungan keamanan kepada penyelenggara.
