HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pasca dilakukan tes beban pada 23 dan 24 Oktober lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI), Budi Karya Sumadi memastikan rel layang (elevated rail) jalur kereta api simpang joglo, di Solo, Jawa Tengah, dapat beroperasi paling lambat pada 1 November 2024.
Hai itu disampaikan Menhub saat meninjau progres pembangunan jembatan rel kereta api layang di Simpang Joglo, Solo, pada Minggu (13/10) kemarin.
Pada kesempatan itu, Menhub mengecek progres pembangunan rel kereta api layang Simpang Joglo dengan menaiki kereta lori dari Stasiun Kadipiro. Menurut Menhub, rel tersebut sudah memungkinkan untuk digunakan, tapi untuk memenuhi persyaratan, ke depan akan dilakukan uji beban.
“Tadi kita sudah menggunakan lori, artinya lintasan dari arah Semarang-Solo praktis sudah bisa. Namun untuk memastikan daya dukung sesuai persyaratan yang berlaku, kami bekerja sama dengan PU untuk melakukan tes beban pada 23 dan 24 Oktober. Apabila tes beban dapat dilakukan, maka operasional paling lambat dilakukan 1 November,” ujar Menhub dalam siaran pers Kemenhub, seperti dikutip Holopis.com, Senin (14/10).
Sebelumnya, ketika kereta api melintas di Simpang Joglo yang memiliki 7 simpang, selalu terjadi titik kemacetan panjang yang rawan kecelakaan. Dengan dilakukannya pembangunan rel kereta api layang, Menhub berharap, kemacetan di Simpang Joglo dapat terurai dan keselamatan meningkat.
“Jembatan ini memiliki dua fungsi, satu fungsi fungsional, di sini pusat dari kemacetan, ada 7 jalur yg melintas di sini. Dengan adanya elevated (layang) dan underpass maka jalurnya seperti layaknya simpang 4 buka simpang 7,” kata Menhub.
Sebagai tambahan, proyek rel layang ini merupakan salah satu inisiatif wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Proyek tersebut terintegrasi dengan pembangunan underpass yang menghubungkan Jalan Sumpah Pemuda dengan Jalan Ki Mangun Sarkoro.
Proyek ini sekaligus menjadi bagian dari 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo era Gibran-Teguh ini didanai oleh APBN dengan total anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.
