JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid mengatakan, bahwa pemilihan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sudah sangat tepat.
Hal ini karena menurut Habib Syakur, Jenderal Andika memiliki sifat yang sangat tepat sebagai seorang pemimpin, yakni tetap humanis namun memiliki ketegasan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
“Beliau sangat humanis, toleran, rendah hati, melayani rakyat dan prajuritnya,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Minggu (7/11).
Ia juga membaca adanya narasi negatif yang dialamatkan kepada Jenderal Andika Perkasa yakni tentang anti Islam. Menurut Habib Syakur, narasi semacam itu sama sekali tidak tepat. Justru sepanjang kiprahnya sebagai militer, ia memandang bahwa Andika Perkasa sangat dekat dengan para pemuka agama di Indonesia, termasuk Islam.
“Saya tidak meyakini bahwa beliau itu tidak berjiwa nasionalis dan anti Islam, justru beliau sangat toleran dan menjaga kerukunan umat beragama,” ujarnya.
“Karena setiap ruang gerak beliau dalam berkarya selama menjadi prajurit awal sampai perwira tinggi saat ini selalu bergandengan tangan dengan kelompok lintas agama, komunikasi dan menggaungkan kemanusiaan,” imbuhnya.
Perlu diketahui, bahwa pada hari Sabtu 6 November 2021 kemarin, Komisi I DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Di dalam fit and proper test tersebut, Komisi yang dipimpin oleh Meutya Viada Hafid akhirnya menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
“Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota komisi I DPR RI dan calon Panglima TNI, maka Komisi I memutuskan ; yang pertama pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI,” kata Meutya Hafid, usai usai fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11).
“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Calon Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI,” lanjutnya.
Surat persetujuan akan ditandatangani pimpinan Komisi I, lalu akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat.
