JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS), Eko Pratama menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam aksinya itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan menyoroti berbagai hal, salah satunya adalah tentang meruginya beberapa perusahaan plat merah sepanjang kepemimpinan Erick Thohir.
“Soal BUMN yang banyak alami kerugian dan dalam hal penyertaan moral negara alias PMN,” kata Eko, Sabtu (6/11).
Kepada wartawan, Eko menyampaikan bahwa negara harus menyuntikkan duit yang tidak sedikit untuk menambal kerugian perusahaan-perusahaan yang oleng secara finansial melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dalam kajiannya, bahwa pada tahun 2021 ada 8 BUMN yang menerima PMN dengan total Rp 31,48 triliun dan pada Tahun 2022 ada 12 BUMN dengan total Rp 72,44 Triliun. Bahkan ada proyeksi terus menerus selama 5 Tahun di era kepemimpinan Erick Thohir ini menerima PMN, sehingga membuat Indonesia harus menyiapkan anggaran Rp 374,36 Triliun jika peningkatan PMN setiap tahunnya mencapai 2 kali lipat.
“Itu data yang kami dapatkan dari hasil kajian,” jelasnya.
Ia meminta agar Menteri Erick Thohir tak menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang bisa merugikan keuangan negara.
“Harus dipahami bersama bahwa BUMN merupakan jantung keuangan negara, jadi jangan main-main dalam mengelola,” ucapnya.
Isu lain yang akan diangkat di dalam rencana aksinya itu adalah tentang keterlibatan bisnis Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Indonesia. Ia menilai bahwa salah satu proyek pengadaan dan distribusi tes swab untuk pengujian status kesehatan akibat Covid-19 telah membuat gejolak di kalangan masyarakat.
Apalagi persoalan harga yang sempat membuat resah masyarakat, di mana harga awal proyek tes PCR ini sampai angka jutaan rupiah, namun setelah adanya tekanan massa yang sangat masif akhirnya pemerintah bisa menekan angka sampai Rp275.000 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.
“Bagaimana bisa, di tengah krisis banyak hal seperti ini masih berkesempatan untuk cari untung dari masyarakat,” kata Eko.
Atas dasar itu semua, Eko menyampaikan bahwa BEM Nusantara meminta agar Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi terhadap Kementerian BUMN, sekaligus mendesak presiden segera mencopot Menteri BUMN.
“Kita menuntut Presiden Jokowi untuk copot Pak Erick Thohir dari jabatan, dan
segera lakukan evaluasi total kementerian BUMN,” tegas Eko.
Aksi unjuk rasa BEM Nusantara tersebut rencananya akan digelar pada hari Senin 8 November 2021.
“Hari Senin mendatang akan ada aksi besar-besaran yang melibatkan rakyat dan seluruh aliansi mahasiswa bersama BEM Nusantara,” pungkasnya.
