HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah masih menyiapkan lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) untuk dikelola oleh PP Muhammadiyah.
Hal ini menyusul setelah sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk mengelola lahan tambang batubara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyampaikan, bahwa untuk daftar lahan yang akan diolah oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah disiapkan.
“Sudah ada sih kalau ini nya beberapa daftarnya, tapi ini kan di sana di Kementerian Investasi. Kalau ini kan udah ada PP-nya, udah ada Perpres, ya Kementerian ESDM melakukan sesuai dengan tusinya,” ujar Dadan dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (23/8).
Meski demikian, Dadan enggan mengungkapkan secara detail lokasi dan luasan tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah.
Adapun diketahui Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pun untuk konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.
