HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memecat Perdana Menteri atau PM Thailand Srettha Thavisin. Hal tersebut karena Srettha pernah menunjuk seorang mantan pengacara yang pernah menjalani hukuman penjara ke dalam kabinetnya.
Keputusan itu pun memunculkan kekhawatiran akan banyak terjadi pergejolakan politik serta pengaturan ulang di aliansi pemerintahan.
Lima dari sembilan hakim pengadilan sudah memutuskan untuk memecat Srettha serta kabinetnya. Srettha terbukti bahwa ia memang dengan sengaja menunjuk orang tak memiliki integritas ke dalam kabinetnya.
“Sangat sadar bahwa dia menunjuk seseorang yang sangat tidak memiliki integritas moral,” demikian pernyataan lima dari Sembilan hakim pengadilan, dikutip Holopis.com, Rabu (14/8).
Pemecatan terhadap Srettha dilakukan setelah ia berkuasa kurang dari 1 tahun. Parlemen pun harus melakukan sidang untuk memilih perdana menteri yang baru.
Keputusan ini dinilai akan cukup sulit untuk Thailand, mengingat selama dua dekade terakhir, negara ini sudah dirundung kudeta, serta keputusan pengadilan yang membubarkan banyak pemerintahan serta partai politik.
Sebagai Informasi, Srettha adalah Perdana Menteri keempat Thailand yang sudah dipecat dalam 16 tahun terakhir ini, berdasarkan dengan putusan pengadilan.
Pengadilan tersebut juga baru saja membubarkan Partai Move Forward (MFP) yang anti dengan kemapanan, serta oposisi yang populer.
Partai tersebut dinilai memiliki tujuan yang dapat merusak monarki konstitusional Thailand.
Sementara itu Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Shretta sudah terkena dampak kekacauan di Thailand setelah dua pemerintahannya digulingkan melalui kudeta.
Srettha Sempat Pertahankan Pilihannya
Srettha sebelumnya sempat mempertahankan pilihannya untuk menunjuk Pichit Chuenban yang pernah dipenjara karena penghinaan terhadap pengadilan di tahun 2008.
Keputusannya itu lah yang kemudian mendepaknya dari kursi perdana menteri di Thailand. Meskipun sebenarnya, tuduhan penyuapan yang dilayangkan kepada Pichit tidak terbukti. Tetapi Pichit tetap memutuskan untuk mengundurkan diri.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai diprediksi akan mengambil alih jabatan Perdana Menteri untuk sementara.
