JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Heryawan menyayangkan adanya polemik tentang regulasi pemerintah di kalangan masyarakat. Cepatnya kebijakan yang berubah-ubah membuat publik bisa pasif dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini.
“Dalam konteks kebijakan, saya masih menyoroti bahwa kita ingin pemerintah menggulirkan kebijakan yang partisipatif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengakomodasi berbagai perspekif yang membuat kebijakan itu komprehensif dan tidak mudah dianulir,” kata Netty dalam talkshow RuangTamu Holopis Channel dengan tema ‘Siapkah Indonesia Menghadapi Gelombang 3 Covid-19?’, Selasa (2/11).
Kebijakan yang gampang sekali berubah-ubah dan tidak konsisten cenderung akan memperberat upaya negara dalam mengatasi pandemi Covid-19, karena masyarakat akan cenderung menganggap pemerintah seperti main-main dan tidak serius dalam mengatasi krisis kesehatan ini.
“Karena kalau kita lihat dari kebijakan yang dibuat pemerintah dan regulasinya, lebih populis dan non-scientific, sehingga kebijakan ini (saat) diimplementasikan banyak ruang polemik yang muncul di tengah masyarakat,” ujarnya.
Netty menyoroti kebijakan pemerintah tentang persoalan pemberlakuan PCR untuk perjalanan udara, kemudian kebijakan itu direvisi dengan memberlakukan swab RT-PCR untuk semua moda transportasi. Masih ditambah lagi dengan berubah-ubahnya kebijakan batasan harga RT-PCR dan terakhir ada anulir tentang RT-PCR tidak lagi diwajibkan di semua moda transportasi.
Mudahnya pemerintah mengubah-ubah kebijakan semacam ini secara cepat justru menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dari internal eksekutif.
“Yang terbaru kemarin adalah penerapan kebijakan tes PCR untuk moda transportasi udara dan diperluas ke semua moda transportasi, kemudian diwarnai penurunan harga dalam hitungan waktu dan kemudian direvisi menjadi swab antigen. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini sering kali tidak memenuhi unsur pemenuhan kebijakan,” tandasnya.
