HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Indonesian Asymmetric Warfare (AWARE ID) Seweit Hotroiman mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengembalikan kepercayaan publik tentang keamanan data pasca insiden serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Respons yang cepat, transparan, dan komunikasi yang jelas adalah kunci untuk meminimalkan dampaknya dan membangun kembali kepercayaan masyarakat,” kata Roy, sapaan akrab Seweit Hotroiman dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Senin (1/7).
Sebab kasus ransomware yang melanda PDNS Kominfo hingga tidak adanya backup data yang dilakukan oleh penyedia cloud system tersebut jelas telah merontokkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas negara dalam menjaga keamanan data.
Maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menghadirkan ruang komunikasi terbuka. Kemudian memaparkan bagaimana solusi dari kesalahan protokol keamanan yang sempat dilakukan oleh Kominfo dalam pengelolaan data nasional tersebut.
Sebab kaya Roy, langkah-langkah konkret seperti menjelaskan secara detail tentang sifat serangan, potensi dampaknya, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk menanggapi insiden perlu diambil. Sehingga akan memberikan pemahaman kepada publik mengenai seriusnya ancaman yang dihadapi dan usaha yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.
“Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang terbuka. Misalnya setelah terjadi insiden, informasi yang jelas dan akurat harus segera disampaikan kepada publik. Ini tidak hanya membantu mengurangi spekulasi dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, tetapi juga menunjukkan keterbukaan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada warga negara,” jelasnya.
Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran publik mengenai cyber security juga sangat penting. Roy memberikan saran agar Pemerintah bisa melakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan untuk membangun kesadaran akan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital.
“Termasuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri secara individu dan menyebarkan pengetahuan tentang praktik cyber security yang baik,” imbuhnya.
Selanjutnya kolaborasi aktif dengan industri teknologi dan pakar keamanan siber perlu untuk menjadi pertimbangan serius oleh pemangku kebijakan. Apalagi cyber security memiliki dimensi yang cukup rumit dan memerlukan pemahaman hingga kemampuan SDM yang memadai.
“Perusahaan teknologi sering kali menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi keamanan terdepan. Kerja sama dengan mereka memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan inovasi terbaru dalam pengembangan sistem keamanan,” tuturnya.
Yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia yang handal untuk menangani pengelolaan sistem digital agar berjalan lebih komprehensif.
“Melibatkan pakar cyber security dari berbagai latar belakang juga penting, karena mereka dapat memberikan sudut pandang yang beragam terhadap ancaman yang ada,” tandas Roy.
“Kolaborasi ini tidak hanya membantu dalam menganalisis serangan yang terjadi, tetapi juga dalam merancang strategi respons yang tepat dan tanggap,” pungkasnya.
