JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mengatakan, bahwa selama ini Kementerian Agama cenderung berlaku diskriminatif terhadap pengelolaan dana pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Islam.
“Kemenag selama ini telah diskriminasi juga terhadap hak-hak ormas lain selain NU, seperti hak dari sayap syarikat islam (SI) itu sendiri tentang dana pembinaan OKP islam,” kata Bintang kepada Holopis.com, Senin (25/10).
Ia mengaku banyak memilih diam selama ini karena khawatir akan memperkeruh suasana ukhuwah antar umat beragama, khususnya antar organisasi Islam. Akan tetapi bak bisul yang meletus, ia pun akhirnya memilik speak up terlebih setelah mendengar statemen Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu yang lalu.
Di mana Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang karib disapa Gus Yaqut itu menyebut, bahwa Kementerian Agama (Kemenag) adalah lembaga eksklusif yang diberikan negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).
“Sejak lama kami ingin bicara masalah diskriminasi yang selama ini terjadi di Kemenag, namun kami masih berpikir potensi kerusakan keutuhan berbangsa,” ujarnya.
“Namun dengan adanya pernyataan Menag ini sudah saat ini kami serumpun SI sebagai ormas tertua di Indonesia mengatakan stop diskriminasi terhadap hak-hak ormas OKP Islam dan umat lainnya di Indonesia,” imbuhnya.
Kemudian, Bintang menyampaikan bahwa di Kementerian Agama ada alokasi anggaran yang bernama dana pembinaan ormas. Dana tersebut kata Bintang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam.
Mengetahui adanya sumber dana yang bisa digelontorkan negara untuk pengelolaan dan pengembangan organisasi Islam tersebut, pihaknya pun mengajukan permohonan ke lembaga tersebut. Namun Bintang menyatakan bahwa permohonan anggaran pengelolaan organisasinya tersebut tidak pernah disetujui.
“Itu ada dana pembinaan buat ormas sama OKP Islam di Dirjen Bimas Islam, sampai saat ini SEMMI nggak pernah dapat. Setiap kami ajukan proposal bantuan kegiatan juga nggak pernah dibantu Kemenag,” tandasnya.
