BerandaNewsPolhukamAlexander Marwata Curigai Pegawai KPK dari Polri dan Kejaksaan Sarat Konflik Kepentingan

Alexander Marwata Curigai Pegawai KPK dari Polri dan Kejaksaan Sarat Konflik Kepentingan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui bahwa lembaga anti rasuah itu masih kental terjadinya konflik internal antar penegak hukum.

Hal itu terjadi dikarenakan banyak penyelidik dan penyidik KPK berasal dari institusi penegak hukum lainnya. Alex bahkan menuding adanya potensi konflik kepentingan yang harus mereka hadapi ketika sudah berada di KPK.

“Memang persoalan ketika ada penyelidik, penyidik dari kepolisian, ada dari kejaksaan. Mereka itu kan punya bos di instansi asalnya. Idealnya kan kalau sudah di KPK tunduk pada perintah pimpinan,” kata Alexander Marwata dalam pernyataannya pada (21/6) seperti dikutip Holopis.com.

“Apakah ada jaminan? Saya nggak tahu, karena di luar kantor, kami nggak bisa awasi,” imbuhnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Oleh karena itu, Alex menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan program pendidikan dan latihan (diklat) bagi rekrutmen di KPK. Para pegawai yang masuk ke KPK harus memiliki kemampuan sebagai penyelidik.

“Jadi siapa pun dari latar belakang pendidikan apapun begitu masuk KPK dia harus didiklat sebagai penyelidik. Nggak peduli nanti dia urusi SDM atau apa pun, insting penyelidik harus ada,” ungkapnya.

Alex sebelumnya juga menjelaskan internal KPK dalam upaya pemberantasan korupsi juga tidak bisa membebani pimpinan saja. Dia berharap masyarakat tidak mengibaratkan pimpinan KPK seperti malaikat.

“Pimpinan bukan malaikat. Sosok-sosok yang nanti terpilih tanpa didukung oleh SDM yang juga berintegritas dan independen tidak akan bisa karena penangan perkara itu berjenjang. Jauh lebih mudah intervensi itu ke pegawai dibanding pimpinan,” tukasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Jokowi Optimis Prabowo Mampu Kelola Keuangan Negara dengan Baik

Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan wanti-wanti kepada BPK dan sejumlah lembaga negara untuk bersiap untuk transisi pemerintahan di bulan Oktober mendatang.

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi dugaan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) ...

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS