JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Jokowi resmi menunjuk mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beralasan, penunjukan Paulus oleh Jokowi tersebut berdasarkan latar belakangnya selamat bertugas di Polri.
Berbagai pengalaman pernah dijalani Waterpauw, seperti berdinas di Papua yang memiliki banyak daerah perbatasan, baik di daratan maupun lautan. Selain itu, ia juga pernah berdinas di Sumatera Utara, dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
“Sehingga Bapak Presiden memberikan kepercayaan dengan Keppresnya kepada Bapak Paulus Waterpauw sebagai Deputi dengan segala pengalaman dan pengetahuan beliau yang sudah sangat jam terbangnya tinggi,” kata Tito, Kamis (21/10).
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP.
Selain itu menurut Tito, pelantikan ini dilakukan karena sebelumnya ada kekosongan kursi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Padahal, salah satu tugas BNPP, yakni mengembangkan kawasan perbatasan. Upaya pemerataan itu tidak hanya dilakukan dengan membangun desa, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan.
Selain itu, kata Tito, potensi perbatasan harus dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru. BNPP memiliki konsep mengembangkan kecamatan di daerah perbatasan yang jumlahnya hampir 700. Hingga 2024, target BNPP hendak mengembangkan 222 kecamatan.
“Nah, pengembangan kawasan perbatasan ini dengan melihat potensinya apa, maka ada Deputi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan, itulah tugasnya Bapak Waterpauw,” tukasnya.
