HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ruwetnya sistem birokrasi di Indonesia akibat banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian. Bahkan disebutnya, ada satu kementerian yang punya lebih dari 5.000 aplikasi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, pada Senin 27 Mei 2024.
Mulanya, Kepala negara situ Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang saat ini memiliki 400 aplikasi. Namun, ternyata ada kementerian yang saking kreatifnya punya lebih banyak aplikasi.
“Bayangkan 1 kementerian 400 (aplikasi), banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000. Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya,” kata Jokowi dalam sabutannya seperti dikutip Holopis.com, Senin (27/5).
Jokowi pun menduga, banyaknya aplikasi ini terjadi karena adanya pergantian menteri hingga direktorat jenderal di Kementerian. Begitu pun dengan di daerah, dimana ada pergantian kepemimpinan juga berdampak pada perubahan aplikasi yang digunakan untuk melayani masyarakat.
“Mungkin dulu, setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi. Ganti kepala dinas ganti aplikasi,” paparnya.
Jokowi lantas meminta kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru. Sebab menurutnya, aplikasi yang tidak terintegrasi justru akan menyulitkan masyarakat.
“Kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? (masyarakat harus) install lagi, isi data lagi. Ruwet, ruwet. Inilah yang (perlu) kita setop,” tegasnya.
Sehingga, Presiden menyarankan adanya satu portal aplikasi yang terintegrasi untuk seluruh pelayanan publik, dimana saat ini sudah INA Digital yang baru dimulai pengembangannya oleh pemerintah.
Jokowi menyebutkan, integrasi berbagai portal ke satu portal INA Digital akan berproses secara bertahap. “Sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” kata Jokowi.
