JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ekonom Indonesia, Rizal Ramli menilai bahwa saat ini para pebisnis dan oligarki tampaknya mendapatkan karpet merah untuk mengatur kekuasaan. Salah satunya adalah dengan mudahnya mengatur kebijakan untuk keuntungan pribadi dan rekanannya.
“Misalnya perpanjangan konsesi pertambangan 20 tahun, dari UU Minerba di Omnibus Law bernilai ratusan miliar dollar, penghapusan royalti batubara yang berpotensi hilangnya pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, kerugian kesejahteraan buruh di UU Omnibus Law dan sebagainya,” kata Rizal Ramli, Jumat (15/10).
Menurutnya, situasi ini tidak bisa dilepaskan dari urusan Pilpres yang berlangsung. Ada konsep balas budi karena dalam kontestasi politik elektoral sudah banyak dibantu, termasuk dalam persoalan finansial.
“Oligarki tidak lepas dari lemahnya pemerintah yang disponsori saat Pilpres. Kebijakan negara-pun dapat dikendalikan oligarki akibat politik balas budi,” ujarnya.
Keberadaan oligarki ini menurut Rizal Ramli akan semakin kuat ditambah dengan sikap pemerintah yang berkuasa semakin otoriter dan anti kritik. Terlebih lagi menggunakan instrumen hukum untuk menindak mereka yang berbicara keras kepada penguasa.
“Oligarki berhasil memperkaya dirinya puluhan kali jika yang berkuasa bisa diatur kebijakannya. Apalagi didukung sistem otoriter, UU ITE, sehingga kritik terhadap kebijakan bisa diredam,” tandasnya.
Dan dikatakan Rizal Ramli, bahwa saat ini menjelang Pilpres 2024, para oligarki sedang mempersiapkan boneka barunya untuk menjadi penguasa di Indonesia. Proyek ini dikatakan mantan Menko Kemaritiman itu akan dikawal oleh para pegiat media sosial yang dikerahkan secara khusus.
“Semakin heboh semakin mantap, heboh tanpa isi, heboh tanpa keberpihakan kebijakan untuk rakyat, heboh tanpa leadership dan kompetensi, heboh tanpa prestasi kinerja calon boneka yang pas untuk melanjutkan kebijakan Pro-Beijing,” pungkasnya.
