HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Gerindra meragukan kemampuan PDIP untuk berada di pihak oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendatang.
Terlebih, ketika PDIP sebagai peraih suara terbanyak dan mendapatkan jatah kursi ketua DPR akan semakin membuat mereka gampang untuk menentukan posisi mereka nantinya.
“PDIP oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata nggak bagaimana?” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya pada Selasa (26/3) seperti dikutip Holopis.com.
Muzani menegaskan bahwa pada dasarnya pihaknya akan tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai suara tertinggi pemilu.
Oleh karena itu, Muzani pun membantah kabar bahwa Partai Gerindra berencana untuk mendorong revisi UU MD3.
“Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan,” tegasnya.
Muzani pun memastikan bahwa pihaknya akan tetap terus mengusung kebersamaan demi membangun bangsa dan bukan sekadar kepentingan sepihak.
“Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Muzani, Gerindra tidak keberatan mengenai siapa pun yang mendapat posisi ketua DPR nantinya.
