PAPUA, HOLOPIS. COM – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui bahwa pihaknya menghabiskan anggaran triliunan rupiah demi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di Papua.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim, hanya di satu wilayah saja, yakni Papua Barat, dibutuhkan anggaran Rp 2,5 Triliun untuk belanja modal 824 BTS yang menjadi target pembangunan.
“Untuk 824 Base Transceiver Station ini belanja modalnya lebih dari 2,5 triliun, itu untuk Papua Barat saja, ” kata Johnny, Rabu (6/10).
Tak hanya itu, dalam penganggaran di tahun 2021 dan 2022 itu juga nantinya masih membutuhkan biaya pemeliharaan yang jumlahnya tidak sedikit. Politisi partai Nasdem itu kemudian mewanti-wanti agar penggunaan dan pemeliharaan BTS tersebut benar benar dijaga mengingat besarnya biaya yang telah digelontorkan.
“Belanja operasionalnya juga tidak sedikit, karena 10%-12% dari belanja modal harus dikeluarkan setiap tahun oleh Kominfo untuk memastikan barang ini (layanan BTS 4G) hidup terus, kalau tidak mati lagi nanti,” ungkapnya.
Johnny sendiri diketahui telah meresmikan Pembangunan BTS 4G yang diawali dengan on air di dua kabupaten yang mencakup Desa Isiren, Kecamatan Rumberpoon dan Desa Siresi Kecamatan Soug Jaya di Kabupaten Teluk Wondama, serta Desa Kasi Indah Kecamatan Kasi Kabupaten Tambrauw.
Dengan sudah beroperasinya BTS tersebut, Johnny kemudian juga menaruh harapan agar peningkatan perekonomian digital bisa semakin berkembang nantinya.
“Kita harapkan kita bangun ini, mama-mama, bapak-bapak di rumah bisa mendorong ultra mikro dan UMKM untuk memanfaatkan platform-platform digital, market place. Sehingga barangnya (platform digital) bisa digunakan, tidak saja untuk nonton film, YouTube. Tidak saja itu, tapi untuk digital ekonomi bagi masyarakat,” pintanya.
Johnny kemudian juga berpesan kepada pemerintah setempat untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga infrastruktur telekomunikasi yang telah disediakan pemerintah.
“Kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, agar di mana titik-titik koordinat tempat dibangunnya Base Transceiver Station. Maka tata ruang pengembangan wilayah harus juga berbasis atau mengacu kepada coverage sinyal yang disediakan,” pintanya kembali.
Sementara itu Johnny juga meminta perencanaan dalam pembangunan layanan BTS 4G harus sesuai dengan coverage atau titik lokasi di mana terdapat pemukiman masyarakat.
“Tata ruang desa itu sangat krusial, harus diputuskan secara terkoordinasi dengan baik karena itu penting sekali. Kalau kita masih membangun lagi di wilayah di luar coverage sinyal 4G, maka kita mengulangi lagi proses panjang untuk menyiapkan sumber pembiayaan yang luar biasa mahalnya dengan tantangan yang besar,” tambahnya.
