HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Al Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyampaikan perspektifnya atas kegaduhan yang terjadi dewasa ini, khususnya pasca pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.
Menurutnya, hal ini terjadi karena ada dua kekuatan yang jika bersatu menjadi entitas yang cukup besar, bahkan nyaris separuh kuantitas pendukung Prabowo Gibran, yakni kubu Anies Imin dan Ganjar Mahfud yang dinilainya tidak siap kalah dalam Pilpres 2024.
“Ada basis kekuatan kanan dan kiri yang seolah punya kepentingan yang sama, sama-sama kalah dan kaget kenapa bisa kalah,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Kamis (7/3).
Ia menilai bahwa bersatunya kekuatan dua kubu ini hanya bersifat politis semata. Bukan basis ideologis.
Sebab kata dia, di masing-masing kubu ini merasa memiliki basis kekuatan besar, namun terkaget-kaget mengapa bisa kalah. Sehingga keduanya memiliki kepentingan yang sama dan menjadikan Prabowo Gibran sebagai common enemy.
“Mereka ini bersatu, kompak karena diketemukan dengan kepentintan yang sama. Ya kan Ganjar merasa di atas angin dengan kekuatan PDIP tapi kaget pas lihat suaranya hanya setengahnya Anies,” ujarnya.
“Anies juga kan merasa kekuatannya besar, yakin bisa keruk lumbung Jawa karena ada Cak Imin. Tapi faktanya hanya dapat separuh dari suara Prabowo Gibran,” sambungnya.
Oleh sebab itu, muncul dua isu besar yang disepakati kedua belah pihak, yakni pengguliran hak angket yang didominasi partai pengusung 03, dan wacana pemakzulan Jokowi yang berada di basis pengusung 01.
“Isi itu memang harus digulirkan untuk mempengaruhi persepsi publik bahwa pemilu ini curang, pemilu tidak legimitated. Padahal jika bicara kecurangan, kita lihat kubu 01 dan 03 juga kan ada curang-curangnya. Mau dibuka juga di angket?,” tuturnya.
Karena sebenarnta, diduga kuat 01 dan 03 pun terdapat indikasi kecurangan, sehingga ia mengaku sejak awal tak yakin hak angket itu benar-benar bergulir.
“Ya kalau berani buka-bukaan semua di angket lebih bagus. Yang kena dampak elektoral kan 01 dan 03 juga. Makanya sejak awal saya sudah bilang, angket angket ini cuman dagelan, propaganda saja,” ketusnya.
Jika pun memang 01 dan 03 benar merasa dicurangi dan tidak melakukan kecurangan, maka wadahnya bisa ke Bawaslu dan MK (Mahkamah Konstitusi).
“Karena UU memberikan jalur itu untuk mengatasi sengketa pemilu, tidak ada angket. Suka tak suka kan memang kita wajib tunduk pada UU. Dan aturan itu diatur oleh UU 7 Tahun 2017, clear and clean,” tandasnya.
Sekadar diketahui Sobar Holopis, bahwa paslon 03 saat ini tengah mengupayakan agar ada penggunaan hak angket terkait dengan hasil Pemilu 2024. Propaganda itu pun digulirkan di rapat paripurna pada hari Selasa 5 Maret 2024.
Sementara itu, pihak Paslon 01 juga menyambut wacana hak angket yang pertama kali digulirkan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP. Hanya saja, narasi yang muncul di kalangan grass root adalah pemakzulan Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya sebagai Presiden.
