HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak adanya rencana pengakuan dunia internasional atas kedaulatan negara Palestina.

Hal tersebut diungkapkan, selepas laporan kabar dari media ternama Amerika Serikat (AS), The Washington Post mengenai rencana pengakuan internasional terhadap Palestina. Benjamin lantas menilai bahwa dengan diberikannya pengakuan untuk Palestina, maka akan seolah memberikan panggung bagi terorisme.

Diketahui, The Washington Post sebelumnya mengambil sejumlah sumber dari para diplomat AS hingga Arab saudi. Disebutkan bahwa AS yang kini berpihak kepada Israel, sedang melakukan kerja sama dengan sejumlah negara di Timur Tengah.

Kerja sama itu dilakukan AS dengan negara-negara Arab bertujuan untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dengan Palestina. Selain itu, ada pun rencana tersebut termasuk membicarakan mengenai pembentukan negara Palestina itu sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Benjamin Netanyahu menolak keras!

“Pada rapat kabinet, saya mengklarifikasi posisi saya mengenai pembicaraan baru-baru ini tentang penerapan negara Palestina di Israel,” ungkap Netanyahu, seperti dikutip Holopis.com dari Twitter/X @netanyahu, Sabtu (17/2).

“Posisi saya diringkas dalam dua kalimat berikut; Pertama, Israel langsung menolak perintah internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina. Pengaturan seperti itu hanya dapat dicapai melalui perundingan langsung antara para pihak, tanpa prasyarat,” jelasnya.

“Kedua, Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina. Pengakuan seperti itu setelah pembantaian tanggal 7 Oktober akan memberikan dampak besar terhadap terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghambat penyelesaian perdamaian di masa depan,” tegasnya.

Ada pun mengenai hal ini, laporan The Washington Post turut menyebutkan bahwa rencana pengakuan dunia atas Palestina itu dimulai dari proses gencatan senjata.

Gencatan senjata itu rencananya akan berlangsung setidaknya selama enam minggu, dan diharapkan bakal dimulai menjelang bulan suci Ramadan, pada Maret nanti.

Selain itu, disebut juga akan ada proses pembebasan sandera dari pihak Hamas di Jalur Gaza, termasuk mekanisme waktu terkait pembentukan negara Palestina.