HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) tidak terima atas tuduhan adanya upaya politisasi dalam penyaluran bansos (bantuan sosial) di bulan Februari 2024, yang merupakan waktu krusial menjelang Pemilu.
Jokowi pun mempertanyakan mengapa pencairan bansos secara tunai sebesar Rp 200 ribu itu mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak. Pasalnya, pelaksanaan penyaluran itu sendiri sudah melalui mekanisme pengesahan di DPR RI.
“Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (2/2).
Jokowi pun menegaskan, penyaluran bansos itu telah dilakukan semenjak bulan September lalu dan bukan semata-mata baru dilakukan pada bulan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Oh udah dari dulu. Ini kan sudah dari September,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Solo itu pun menjelaskan, kondisi kenaikan harga beras pun turut mempengaruhi penyaluran bansos ke masyarakat.
“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja,” ungkapnya.
Dengan penyaluran bansos tunai itu, Jokowi pun berharap agar memperkuat perekonomian masyakarat dari perputaran uang.
“Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang dibawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” pungkasnya.
