BerandaNewsPolhukamHasto Kristiyanto Klaim Keberadaan Menteri PDIP Demi Jaga Stabilitas Politik

Hasto Kristiyanto Klaim Keberadaan Menteri PDIP Demi Jaga Stabilitas Politik

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bersikeras bahwa mereka akan tetap mempertahankan kader mereka di dalam kabinet Presiden Jokowi.

Hasto Kristiyanto pun mengklaim, hal itu dilakukan demi menjaga situasi politik di Indonesia, terlebih menjelang Pilpres 2024.

“Ya tentu saja, menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus, agar apa? Agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh,” kata Hasto dalam pernyataannya pada Rabu (24/1) seperti dikutip Holopis.com.

Padahal, dalam sejumlah kesempatan PDIP kerap menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang telah mereka usung dalam dua periode.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa sebenarnya banyak menteri dari kader mereka yang sudah ingin mengundurkan diri dari kabinet Indonesia Maju.

Penerbit Iklan Google Adsense

Namun, hal tersebut hingga saat ini belum juga terealisasi karena ulah Megawati Soekarnoputri yang melarang mereka untuk mengundurkan diri apalagi menjelang Pemilu.

Hasto pun mengklaim Megawati mempertimbangkan stabilitas keamanan apabila seluruh menteri dari PDIP mengundurkan diri dari kabinet.

“Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan ‘Kami sudah siap angkat koper’, tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” kata Hasto dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (23/1).

Hasto membandingkan kejadian tersebut dengan apa yang dialami oleh Presiden ke-2 Soeharto. Saat itu, kata dia, jika ada menteri yang mundur menyebabkan kegoncangan politik.

“Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik,” ujarnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS