Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Terkerek Bansos

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaikan hasil surveinya terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, sebanyak 83 persen publik menyatakan puas.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan, bahwa alasan kuat publik yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah karena program bantuan sosial (bansos), yang diketahui terus mengucur deras ke rakyat kecil.

“Alasan puasnya kalau ditanya, itu adalah soal bantuan kepada rakyat kecil. Mungkin kalau bahasa yang lebih sering dibicarakan di media, soal bansos kali,” ujar Djayadi dalam paparannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (20/1).

Djayadi menyebut, penyaluran bansos belakangan ini memang mengalami peningkatakan, yang kemudian membuat penilaian masyarakat ke kinerja Presiden Jokowi juga ikut terkerek naik.

“Jadi bantuan kepada rakyat kecil itu mungkin tampaknya makin banyak selama masa Desember sampai Januari, dan itu diatribusikan oleh masyarakat kepada kinerja presiden,” jelasnya.

Sementara itu, publik yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi memiliki beberapa alasan. Selain dari penilaian buruk terhadap kinerja presiden, alasan utama ketidakpuasan publik juga melibatkan isu bantuan yang dinilai tidak merata.

Tak cuma itu, persoalan harga barang kebutuhan pokok juga menjadi alasan publik menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Adapun survei yang dilakukan pada tanggal 10-11 Januari 2024 ini dilakukan melalui sambungan telepon, dengan jumlah responden sebanyak 1.206 responden yang dipilih secara acak melalui metode double sampling.

Dengan metode tersebut, margin of error dari survei ini diperkirakan sebesar +-2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru