HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa statemen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan bukan bagian dari bentuk keberpihakan Polri dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari harapan besar semata, bukan perintah ataupun instruksi Kapolri agar Polri melakukan keberpihakan pada salah satu paslon di Pilpres tersebut.
“Bukan, saya kira terlalu dini menyebut itu keberpihakan. Kapolri saya yakini bahwa beliau masih berintegritas, menjaga netralitas Polri dari kepentingan politik praktis,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Sabtu (13/1).
Ia mengatakan bahwa wajar saja Listyo menyampaikan hal tersebut. Karena tentu semua pihak ingin agar pemerintahan selanjutnya adalah dia yang bisa menjalankan roda pemerintahan yang sustainability.
“Sah-sah saja kalau Kapolri punya harapan agar pemimpin selanjutnya meneruskan pembangunan yang sudah ada, bukan sekadar mengubah-ubah yang ada,” ujarnya.
Bagi Habib Syakur, sejauh ini Polri sebagai institusi ataupun organisasi pemerintahan masih cenderung berintegritas. Jika pun ada keberpihakan secara aktif, maka itu sangat kentara dan menjadi preseden buruk bagi korps Bhayangkara.
“Saya rasa tidak akan Polri berpihak pada paslon tertentu. Ini akan jadi catatan buruk dan tidak mungkin Kapolri berani menggadaikan integritasnya,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui Sobat Holopis, bahwa pernyataan Kapolri soal mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan itu ia sampaikan saat acara perayaan Natal 2023 di Mabes Polri di Jakarta, Jumat (12/1).
Listyo Sigit mengatakan bahwa melalui Pilpres 2024 dicari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan.
“Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tetapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian yang kita peroleh adalah konflik,” kata Sigit melansir YouTube Divisi Humas Polri.
