HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja menyampaikan bahwa memang survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo masih tinggi.
Yang mana 76,7% menyatakan puas dengan asumsi 11,6% sangat puas dan 65,1% cukup puas. Sementara 20,0% kurang puas dan 2,0% menyatakan tidak puas sama sekali. Sementara yang tidak menjawab ada 1,3%.
“Artinya kalau melihat tingkat kepuasan publik kepada pemerintah masih cukup tinggi,” kata Muslimin dalam rilis surveinya yang dikutip Holopis.com, Selasa (2/1).
Hanya saja, ada beberapa aspek yang dikeluhkan dan dianggap masih menjadi persoalan di pemerintahan Presiden Jokowi. Antara lain persoalan tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat. Aspek ini menjadi top of mind dan publik memberikan skor 51,1%.
Di bawahnya adalah rendahnya ketersediaan lapangan pekerja sebesar 12,0%. Dan yang di peringkat ketiga adalah tingginya angka korupsi di instansi pemerintah 8,3%.
Selanjutnya ada soal biaya berobat dan akses kesehatan yang mahal (5,2%). Biaya pendidikan mahal (5,1%), infrastruktur jalan raya yang tidak memadai (3,7%). Fasilitas pendidikan yang buruk (3,0%). Tingkat kejahatan tinggi (1,9%), irigasi pertanian buruk (1,6%), pelayanan kesehatan yang buruk (1,6%) dan ketersediaan air bersih (1,2%).
Lalu, diskriminasi gender perempuan sebesar 1,0%. Kemudian perumahan yang kurang layak huni sebesar 0,9%. Sarana atau prasarana transportasi yang kurang memadai 0.5% hingga pasokan listrik yang dinilai kurang sebesar 0,3%. Lain-lain 1,6% dan yang tidak menjawab hanya 1,1%.
“51,1% publik mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok mahal adalah persoalan pokok yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini,” tegasnya.
Pun demikian, di dalam data survei yang dipaparkan oleh Muslimin, aspek menjaga persatuan dan kesatuan mendapatkan skor yang sangat tinggi di mata publik. Yang merasa pemerintah saat ini sangat baik menjaga persatuan dan kesatuan ada 10,4% dan yang menyatakan baik 78,6%.
Bagi responden yang menilai keamanan dan ketertiban masyarakat baik ada 80,8% dan yang merasakan sangat baik ada 8,5%. Sementara yang menilai bahwa penyediaan pendidikan yang baik dan terjangkau ada 75,7% dan yang menyatakan sangat baik ada 7,0%.
Lantas bagi yang menilai bahwa pemerintah sangat serius memberantas korupsi hanya 3,2% dan yang menyatakan baik ada 50,8%. Lalu asumsi pemerintah mengurangi jumlah pengangguran ada banyak 2,8% menyatakan sangat baik dan 51,5% menyatakan baik.
Untuk sektor menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya sembako rakyat ada 4,8% yang menyatakan sangat baik, dan 46,6% menyatakan baik. Dan di sektor penegakan hukum 3,9% menyatakan sangat baik dan 60,2% menyatakan baik.
“Menjaga keamanan adalah persoalan yang dinilai penanganannya paling baik. Sementara sektor yang penilaian paling rendah adalah sektor menjaga stabilitas harga sembako,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa survei Puspoll Indonesia dilakukan dalam rentang waktu tanggal 11-18 Desember 2023 dengan menggunakan metodologi multi stage random sampling dan melibatkan 1.220 responden. Hasilnya, margin of error (MoE) sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%.
“Survei ini dilakukan dengan tatap muka, surveyor kami turun langsung mewawancarai 1.220 responden,” pungkasnya.
