HOLOPIS.COM, JAKARTA – Serangan Israel terhadap Palestina telah mengundang banyak reaksi dunia. Sebagian besar masyarakat mendesak agar pasukan militer Israel menghentikan serangan mereka demi keselamatan warga sipil di Palesina. Tak terkecuali para demonstran di Berlin, Jerman, di mana mereka menuntut perlindungan untuk masyarakat Palestina.

Namun, pemerintah Jerman telah menunjukkan sikap mereka. Jerman menganggap bahwa Hamas adalah organisasi teroris.

Menuju malam tahun baru yang diprediksi akan menjadi momen dilakukannya aksi bela Palestina besar-besaran, Jerman pun melarang aksi tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut tahun 2024 itu.

Kepala polisi Berlin, Barbara Slowik mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa unsur-unsur luar akan ikut serta dalam demonstrasi tersebut. Ada kekhawatiran bahwa kondisi bisa tidak terkendalikan jika terjadi kerusuhan.

“Kejahatan mungkin terjadi, di area tersebut atau dari pertemuan ini. Situasinya sangat emosional. Diperkirakan ada gelombang pembuat onar yang dapat memanfaatkan perkumpulan itu,” kata Slowik, dikutip Holopis.com, Minggu (31/12).

Walikota Berlin Ikut Melarang Diselenggarakannya Aksi Bela Palestina di Malam Tahun Baru

Sementara itu, Walikota Berlin-Neukolln, Martin Hikel juga menyetujui pelarangan tersebut. Ia khawatir aka nada kerusuhan terjadi dan bukan mengekspresikan solidaritas rakyat terhadap masyarakat Gaza.

“Itulah mengapa pelarangan unjuk rasa bisa dimengerti,” ucapnya.

Sebagai informasi, serangan Israel terhadap Palestina terus menjadi kontroversi di dunia. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa serangan-serangan ini adalah Genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Demonstrasi telah rutin dilakukan di Berlin sejak kelompok Islam Hamas, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain, melancarkan serangan pada 7 Oktober terhadap Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang.

Saat ini, lebih dari 21.600 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan Israel terhadap Hamas di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.