BerandaNewsPolhukamTPN Peringatkan Cak Imin Jangan Ganggu Masyarakat dengan Hoaks

TPN Peringatkan Cak Imin Jangan Ganggu Masyarakat dengan Hoaks

HOLOPIS.COM, JAKARTA – TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-Mahfud ikut memberikan respon atas pernyataan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait adanya money politic.

Anggota TPN Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi atau Awiek pun berharap agar Cak Imin bisa lebih terbuka ketika menyampaikan sebuah informasi. Pasalnya, informasi tersebut rentan menjadi fitnah apabila tidak disampaikan dengan jelas.

“Sebaiknya sebut saja. Siapa pelakunya, di mana, buktinya ada? Supaya tak menjadi fitnah menjelang pemilu,” kata Awiek pada Jumat (29/12) seperti dikutip .

Awiek juga memperingatkan Cak Imin agar tidak menyebar informasi hoaks kepada masyarakat hanya demi meraih simpatik khususnya saat pelaksanaan Pilpres 2024.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Karena kita tak ingin pemilu dibumbui hoax, jangan masyarakat terganggu dengan isu-isu yang berbau hoax,” tegasnya.

Tak hanya, kader PPP itu mengingatkan kepada Cak Imin maupun Timnas AMIN bisa melaporkan dugaan pelanggaran atau bahkan intimidasi melalui saluran yang sudah disiapkan.

“Jadi sudah ada institusi hukumnya. Kalau tindak pidana pemilu sudah ada institusi melalui Bawaslu. Kalau intimidasi dan penyuapan ada aparat penegak hukum,” jelasnya.

“Jadi sebaiknya diserahkan kepada mekanisme yang diatur dalam undang-undang,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa timnya telah terlibat dalam kegiatan politik uang di masa kampanye Pilpres 2024 ini.

Pria yang tersangkut kasus korupsi ‘durian gate’ ini mengatakan, banyak dari pendukungnya yang ditawari uang suap dalam jumlah besar dengan gantinya berhenti mendukung Anies-Cak Imin (AMIN).

“Kalau itu bukan kecurangan. Itu namanya money politics di mana beberapa orang kami didatangi uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka, tapi cukup berhenti membantu AMIN,” kata Muhaimin Iskandar.

“Bahkan uangnya dikasih tahu ke kita ya,” imbuhnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS