HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapinya selama mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal itu diungkapkannya dalam acara Tutup Kas Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Jakarta, pada Jumat (29/12) lalu.
Menurut Sri Mulyani, APBN bukanlah sebuah dokumen yang sifatnya hanya statis saja. Terdapat pos-pos dan komponen yang bergerak mengikuti dinamika perekonomian yang ada.
“Sehingga memang kemampuan dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara untuk mengelola tools atau instrumen APBN itu agar tetap bisa kredibel, sustainable, dan reliable itu adalah sebuah tantangan bagi seluruh bendahara negara di seluruh dunia,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (30/12).
Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Perbendaharaan yang telah mengawal pelaksanaan APBN di tahun 2023 dengan baik.
Menurutnya, peran Kementerian yang dipimpinnya tidak hanya sekadar mengatur keuangan negara saja, tetapi juga harus mampu membaca gerak ekonomi secara keseluruhan, sehingga mampu mendesain APBN dengan baik.
“Itulah yang mungkin perlu untuk kita semuanya di Kementerian Keuangan dan khususnya untuk Ditjen Perbendaharaan di dalam meningkatkan kemampuan di dalam meng-connect antara pengelolaan APBN, khususnya dari sisi treasury function, dengan pengelolaan ekonomi,” ujar Menkeu.
Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan dapat melakukan benchmark dengan berbagai institusi, baik institusi perbankan maupun Kementerian Keuangan negara-negara yang lain.
“DJPb dapat terus coba untuk memperdalam dari sisi fungsi treasury kita dengan seluruh Kementerian Keuangan unit terkait, dari sisi instrumen keuangan, dan juga hubungan kita dengan Bank Indonesia, serta dengan sektor keuangan secara keseluruhan, seperti OJK dan bahkan LPS. Kerja sama kita dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting,” kata Menkeu.
Menkeu juga menyampaikan terima kasih atas upaya Ditjen Perbendaharaan yang terus melakukan dan menguatkan regional economist di berbagai daerah di Indonesia.
“Karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan apa yang disebut demokrasi yang sehat. Bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN #UangKita. Itu adalah untuk anak-anak dan untuk seluruh bangsa Indonesia sehingga mereka bisa menghargai bagaimana sebuah pengelolaan keuangan negara itu dilakukan,” tukas Menkeu.
