HOLOPIS.COM, JAKARTA – Muhaimin Iskandar menegaskan saat ini pihaknya sudah mengambil sikap berbeda dengan Pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya mengenai pembangunan IKN Nusantara.
Secara tidak langsung, Muhaimin pun mengakui bahwa pihaknya sudah keluar dari koalisi sejak bergabung dengan Anies Baswedan.
“Oh iya, kita ini kan dulu bagian dari koalisi dan yang kita sampaikan itu bukan hal-hal remeh temeh,” kata Muhaimin dalam keterangannya Minggu (24/12) seperti dikutip Holopis.com.
Pria yang sedang tersangkut kasus korupsi terkait sistem tenaga kerja di Kemenakertrans ini pun kali ini menarik ucapan sebelumnya yang menyebut masih menerima pembangunan IKN tetap berlanjut.
Namun, Ketua Umum PKB yang masih menempatkan dua kadernya sebagai menteri di Kabinet Jokowi itu pun kali ini menyebut bahwa dukungan ke IKN Nusantara hanya keterpaksaan.
“Iyalah. Kita yang bikin UU kok. Kita yang bikin UU. Dengan asumsi ada konsultan mantan PM, kira-kira jangan membebani APBN. Tapi sudah sekian lama tidak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi,” ucapnya.
“Evaluasi bagian dari perubahan. Jadi biasa aja perubahan itu adalah bagian dari upaya kita yang salah kita luruskan,” sambungnya.
Pria yang juga pernah tersandung kasus korupsi ‘durian gate’ ini pun kemudian mulai senada dengan Anies Baswedan yang menyatakan dana pembangunan IKN bisa dialihkan ke urusan lain.
“Kita butuh skala prioritas yang sungguh-sungguh, sementara Banjarmasin, Balikpapan, kurang air jalannya rusak. Pontianak membutuhkan penanganan. Dananya nggak seberapa dibanding IKN,” tuturnya.
Cak Imin menyampaikan pemerintah harus dapat menentukan skala prioritas dalam melakukan pembangunan. Dia juga menjelaskan memberi dukungan lantaran berharap ada investasi besar masuk.
“Makanya kita sampaikan adalah skala prioritas. Artinya semua harus mengevaluasi lah. Saya dalam proses terus mengevaluasi apa yang terbaik ke depan ini. Karena kalau tidak evaluasi, dulu kita dukung IKN karena kita harapan ada investasi besar masuk, konsultannya saja mantan PM Inggris. Tapi nggak ada yang masuk. Apakah kita teruskan prioritas itu? Makanya kita evaluasi,” ujarnya.
