JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Presidensi G20 2022 Indonesia pada finance track akan membahas tujuh agenda yang berfokus pada penanganan isu-isu global terkini.
“Yang penting adalah negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global, tadi disebutkan temanya Recover Together and Recover Stronger. Untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global, disini yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara terutama di G20 yang semuanya melakukan kebijakan ekstraordinary di bidang fiskal dan moneter akan mulai menetapkan melakukan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak suistainable secara bertahap dan terkoordinasi,” ucap Sri Mulyani.
Menkeu mengaskan, koordinasi exit policy perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung. Sehingga bagaimana desain dan kapan negara-negara G20 akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit dimana setiap negara memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda-beda baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi itu terjadi.
“Bagaimana semua negara akan melihat dampak Covid yang tidak hanya di bidang kesehatan, ini yang disebut ada dampak scaring atau luka dari perekonomian akibat terjadinya Covid. Ada supply disruption, ada corporate yang mengalami kesulitan dari sisi neraca dan tidak kemudian demikian saja bisa kembali pulih. Juga pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali, bagaimana policy-policy akan bisa didesain,” Tegas Sri Mulyani.
Selanjutnya pembahasan mengenai mata uang digital Bank Sentral, serta agenda keempat mengenai pembiayaan yang berkelanjutan.
“Sekarang isu mengenai bagaimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya yang sangat penting di level global yaitu climate change, maka akan dibahas mengenai green finance facility termasuk bagaimana stimulus atau dukungan dibidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan suistainable, juga akan dibahas mengenai bagaimana digital infrastructure regulation dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment,” lanjut Sri Mulyani.
Mengenai cross-border payment, salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment sistem dengan berkembangnya digital teknologi dan digital ekonomi. Agenda keenam akan membahas mengenai financial inclusion yang berfokus pada pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM, dan bagaimana digitalisasi dari usaha kecil menengah.
“Kita akan membahas kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle. Disini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai tax incentives, tax and digitalization, praktek-praktek penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan tadi dengan base erosion profit shifting, dan tax transparancy, juga tax and development serta tax certainty,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
