HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ganjar Pranowo menjanjikan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan pembangunan IKN Nusantara apabila dirinya terpilih di Pilpres 2024 nanti.
Namun, Ganjar ingin menerapkan sistem pembiayaan IKN Nusantara justru sebagian besar dari APBN. Hal ini berbeda dari konsep Jokowi yang menggunakan sebagian kecil APBN untuk membangun aset di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu,” kata Ganjar dalam kampanyenya di IKN Nusantara seperti dikutip Holopis.com, Kamis (7/12).
Bahkan, untuk pembangunan aset pemerintahan pun Ganjar lebih tertarik untuk menggunakan APBN ketimbang investasi seperti yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini.
“Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita,” imbuhnya.
Pria yang tersangkut kasus korupsi e-KTP ini kemudian menyebut bahwa skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP) itu menjadi opsi sampingan setelah pihaknya menyedot anggaran APBN.
“Model PPP bisa kita berikan maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian,”
Pasalnya, Ganjar menganggap posisi pemerintah seharusnya tidak mempunyai kewajiban untuk membawa investor asing investasi di IKN.
“Karena skemanya tidak tunggal. Ini membangun ibu kota lho. Kalau membangun ibu kota seoptimal mungkin harus menggunakan kekuatan sendiri,” ujarnya.
Jokowi pun sebelumnya sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara hanya akan menggunakan 20 persen dari APBN dan sisanya dikerjakan sektor swasta.
“Untuk pembangunan IKN memang kita biayai 29 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, swasta,” kata Jokowi (2/11).
