HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tuduhan yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi dianggap sebagai bukti ketidakmampuan.
Kader Partai Golkar, Nusron Wahid menilai, tuduhan orde baru yang dialamatkan kepada Jokowi sebenarnya menunjukan kegelisahan seorang Megawati.
“Statement yang disampaikan Ibu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua,” kata Nusron dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (28/11).
Terlebih, Sekertaris TKN Prabowo-Gibran itu menganggap, Megawati sudah tidak mampu mengendalikan Jokowi dengan label petugas partai.
“Kegelisahan sebagai partai pengusung, yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu,” ujarnya.
Nusron pun memandang pernyataan Megawati menjadi tidak relevan dengan keadaan Presiden Jokowi yang saat ini lebih memilih berada di sisi yang benar.
“Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik,” tegasnya.
“Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakuti, mengancam, yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa?” lanjutnya.
Nusron kemudian malah menuding, PDIP saat ini justru memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini, memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi oleh partai tertentu dan mengusung calon lain.
“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya,” tegasnya.
Ia menjelaskan sistem seperti orde baru hanya terjadi jika ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat dan tuduhan seperti yang diutarakan Megawati tidak mungkin ada.
“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan, Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” pungkasnya.
