Pasalnya, dari ratusan kali penandatanganan tersebut, Menko Polhukam itu menyebut masih saja ada kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, Mahfud MD yang juga merupakab mantan hakim konstitusi itu menganggap acara tersebut cuma sebatas seremonial.
“Bagi, saya dan tentu bagi semua, kita penandatangan seperti itu sudah beratusan kali dilakukan di setiap pemilu, pemilu pusat maupun, pilkada-pilkada. Komitmen seperti itu dilakukan, dan masih sering banyak pelanggaran,” kata Mahfud MD pada Senin (27/11) seperti dikutip Holopis.com.
Mahfud bahkan menuduh, komitmen untuk, mentaati peraturan perundang-undangan dalam rangka Pemilu yang tertib, demokratis dan bermartabat itu sebenarnya masih saja dilanggar oleh pihak tertentu.
Maka, Mahfud pun mengajak untuk berkomitmen demi berlangsungnya Pemilu 2024 yang damai. Dia pun menuturkan jika terjadi pelanggaran, maka harus diselesaikan sesuai aturan.
“Oleh sebab itu, itu tadi semua hanya komitmen moral, niat baik kita, tetapi kalau ada hal-hal yang terjadi di luar aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh siapapun, harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan, bukan menurut deklarasi saja,” tuturnya.
