HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik dan jujur serta tetap menjunjung tinggi moralitas dan martabat.
“Saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi baik Pilpres maupun Pileg harus berlangsung jujur, adil, damai dan bermartabat,” kata Mahfud MD dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (13/11).
Hal ini disampaikan karena dirinya mengaku mendapatkan banyak sekali dugaan kecurangan dan ketidakprofesionalitasan oknum anggota keamanan terkait dengan Pemilu 2024.
“Sebagai Menko Polhukam, seperti yang saudara baca di berbagai media, saya mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu,” ujarnya.
Pun demikian, ia tetap mengajak masyarakat tetap mengedepankan sikap skeptis dan kewaspadaan atas informasi yang diterima. Sebab, ia khawatir informasi yang tersebar bukan kebenaran, melainkan manipulasi informasi.
“Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi atau hoaks,” tandasnya.
Pun jika memang benar adanya, bahwa ada sejumlah aparat yang melakukan pencopotan alat peraga kampanye salah satu paslon dengan bersamaan melakukan pencopotan pada alat peraga pasangan calon lainnya, maka hal itu sebaiknya dihentikan.
“Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin itu bisa dilakukan capres cawapres tertentu diturunkan oleh aparat, tapi juga mungkin dilakukan oleh warga sipil biasa,” terangnya.
Namun begitu, ia perlu menyampaikan apa saja laporan yang masuk ke kantornya terkait dengan dugaan kecurangan yang dimaksud.
“Laporan yang saya terima, dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu, sebaliknya terjadi juga penurunan baliho tertentu yang diduga diturunkan oleh oknum aparat,” sambung Mahfud.
Kemudian adanya dugaan oknum anggota Polri yang mendatangi kantor parpol tertentu untuk melakukan tindakan kurang baik yakni intimidasi.
“Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi,” ucap Mahfud.
Di sisi lain, ada juga laporan yang masuk ke kantornya, yakni adanya dugaan intimidasi kepada salah satu aktivis pergerakan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
“Kemudian, aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan terjadinya intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan untuk berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara, dan mungkin juga ada di daerah lain yang belum sempat kita baca,” lanjut Mahfud.
Atas laporan-laporan yang masuk itu, terkait benar atau tidaknya, Mahfud MD mengingatkan kepada semua pihak agar memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan semua pihak.
“Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” tegas Mahfud.
Sebab, percuma Indonesia mendapatkan pemimpin baru jika proses yang dijalaninya dilakukan dengan cara tidak baik.
“Kita berharap pemilu ini menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik dan berkah, berkah bagi Indonesia. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tak kan pernah memberikan berkah dan kebaikan,” tuturnya.
Terakhir, pakar hukum tata negara ini juga mengajak kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI Polri untuk tetap menjaga integritasnya dan netral dalam Pemilu 2024.
“Kepada aparat keamanan baik itu TNI, Polri, aparatur negara dan birokrasi pemerintahan, termasuk juga kepada KPU dan Bawaslu, serta DKPP agar sungguh-sungguh menjaga netralitas, supaya peserta demokrasi ini berlangsung sehat damai dan bermartabat,” pungkasnya.
