HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal, baru saja menyampaikan keterangan, terkait rencana aksi besar dan bergelombang, yang akan dilakukan oleh puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia, untuk menuntut kenaikan upah 15% di Tahun 2024.
“Partai Buruh mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum di Tahun 2024 sebesar 15%. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, penetapan UMR adalah 60 hari sebelum pemberlakuan, yakni di tanggal 1 Januari 2024,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan, pada Jumat (3/11) seperti dikutip Holopis.com.
“Dan kalau ditarik 60 hari, maka sudah lewat, yakni 1 November 2023, sedangkan sampai hari ini pemerintah masih kebingungan. Pemerintah lewat Kemnaker mencoba terus mengakali agar kenaikan upah buruh lebih rendah dari TNI/Polri maupun Pensiunan,” imbuhnya.
Penjelasan terkait alasan meminta kenaikan upah sebesar 15% pun sudah dikatakannya berkali-kali. Seperti fakta bahwa Indonesia telah masuk ke dalam upper middle income country, dengan pendapatan per kapita minimal US$ 4.500 /tahun. Sehingga jika di-rupiahkan, menjadi Rp 67,5 juta dengan kurs Rp 15.000 per satu dolar. Dan jika dibagi menjadi 12 bulan, maka per bulannya menjadi Rp 5,6 juta.
“Sedangkan rata-rata upah minimum nasional, baru di angka Rp 3,7 juta. Dan kita acuannya adalah Jakarta, sehingga dari Rp 4,9 juta ke Rp 5,6 juta, ketemu di angka 15%,” tambah Saiq Iqbal.
Selain itu, Said Iqbal, yang saat ini tengah menghadiri sidang ILO Governing Body, di Jenewa, Swiss, bertemu dengan beberapa tokoh dan mendiskusikan terkait kenaikan upah di belahan dunia. Yang mana, tuntutan kenaikan upah buruh Indonesia sebesar 15% adalah hal yang sangat rasional.
“Saya berbincang dengan Penasihat Presiden Brazil Bidang Ketenagakerjaan, Valter Sanchez, beliau mengatakan bahwa kenaikan upah minimum Brazil adalah 13%. Ini kan sekaligus membantah tegas Apindo, yang mengatakan tidak ada negara yang menaikkan upah di atas 10%,” papar Iqbal.
“Padahal pertumbuhan ekonomi Brazil itu di bawah Indonesia, sekitar 3% sedangkan Indonesia 5,2%. Masa menaikkan 15% tidak bisa. Kemnaker, Dirjen, Apindo ini kurang pergaulan (kuper) karena mereka selalu ingin menekan buruh untuk pro pengusaha,” tambahnya.
Said Iqbal juga bercerita, bagaimana dengan perjuangan Serikat Buruh di America (AFL-CIO), yang telah berhasil menggolkan tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 30%, yang diperjuangkan oleh Serikat Buruh Otomotif Amerika. Begitu juga dengan kenaikan upah diJerman dan Inggris sekitar 25%, karena sedang jatuh ekonomi nya.
“Jadi tuntutan kenaikan upah 15% adalah angka rasional. Karenanya saya mengingatkan, agar Menaker dan Apindo, harus hati-hati dalam memutuskan hal tersebut, karena bisa saja memancing mogok nasional,” tegas Said Iqbal.
Diketahui saat ini, daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan 30% pasca Pandemi Covid-19 ataupun tidak mengalami kenaikan upah selama 3 tahun terakhir. Yang mana mengakibatkan harga bahan pokok naik, seperti harga beras naik 40%, harga telur 30%, BBM 30%, sehingga harga sewa rumah naik 50% dan transportasi 30-40%.
“Maka dari itu, Partai Buruh akan melakukan demo secara besar-besaran dan bergelombang, mulai 7 November di Jakarta. Kemudian beralih ke Bandung, Jawa Barat di tanggal 8, tanggal 9 di Banten, tanggal 10 di Surabaya, Jawa Timur, dan seterusnya sampai seluruh provinsi selesai,” tandasnya.
“Kalau sudah semua provinsi, sekitar tanggal 20 November baru aksi per kabupaten/kota. Kita akan aksi di Jakarta lagi, kemudian Bogor, Tangerang, Karawang, Sidoarjo, Medan, Banjarmasin, dan seterusnya, sampai tanggal 25 Januari 2024, karena tanggal itu dimulainya pembayaran upah yang baru,” sambungnya.
Terakhir, jika tak ada titik temu, Said Iqbal juga telah mempersiapkan untuk aksi mogok nasional dengan melibatkan 5 juta orang. Hal ini adalah langkah perjuangan untuk menuntut kenaikan upah 15%.
“Sebenarnya sudah diputuskan tanggal 10 November akan melakukan aksi mogok nasional dengan 5 juta buruh. Tapi berhubung saat ini saya tengah menghadiri sidang ILO ini, yang agendanya cukup panjang, kemungkinan akan direncanakan ulang,” tukas Iqbal.
“Tapi kita akan tetap melakukan aksi mogok nasional apabila pemerintah tidak menggubris tuntutan buruh. Kami akan menghentikan produksi dan melakukan unjuk rasa di pabrik. Dan pemogokan nasional akan diorganisir oleh Serikat Buruh, bukan Partai Buruh,” pungkasnya.
