HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan evaluasi secara besar-besaran penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras yang bergulir di 7 provinsi, yakni Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Barat.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani menjelaskan, evaluasi yang dilakukan pihaknya bersama Ombudsman RI, Perum Bulog, ID Food, Satgas Pangan Polri, dan 7 Dinas Provinsi mencakup tiga aspek.
Adapun ketiga aspek tersebut yaitu perbaikan dan penguatan pemutakhiran data penerima bansos, kualitas bansos, dan mekanisme penggantian.
“Kami terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran bantuan ini. Sehingga dengan adanya perpanjangan bantuan pangan beras, penyaluran akan semakin baik dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” kata Rachmi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Minggu (29/10).
Dari hasil pemutakhiran data, terjadi pengurangan jumlah penerima bansos, dari yang semula 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 20,66 juta KPM.
Sementara untuk hasil evaluasi kualitas bansos, Rachmi mengatakan, pihaknya bakal menyiapkan alat tracking untuk memantau pergerakan transporter dalam menyalurkan bantuan pangan di lapangan.
Menurutnya, upaya itu dapat meminimalisir risiko kerusakan bahan pangan selama proses pengiriman.
“Upaya ini penting untuk menjaga kualitas produk pangan tersebut tetap terjaga hingga sampai di tangan penerima bantuan,” tukasnya.
Adapun untuk evaluasi terkait mekanisme penggantian, pemerintah telah menyiapkan kontak dan unik khusus untuk menangani berbagai pengaduan dari masyarakat terkait penyaluran bansos beras.
