HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Mulyanto mengingatkan kepada pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batubara yang dinilai masih pantas menggenjot ekonomi negara.
Anggota dari Komisi VII itu menilai perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ESDM untuk segera cepat menyuntik mati PLTU mencerminkan sikap Pemerintah yang tunduk dan didikte pada pihak asing.
“Masih dapat memproduksi listrik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi Pemerintah jangan buru-buru menyuntik mati PLTU,” kata Mulyanto, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (27/10).
Politis Partai Keadilan Sejahtera Itu juga menilai bahwa keputusan itu dapat merugikan dan APBN negara yang saat ini dalam kondisi kritis. Maka dari itu dia menilai bahwa PLTU masih bisa membantu keuangan negara karena masih bernilai ekonomis.
“Itu dapat merugikan negara, karena aset PLTU ini masih bernilai secara ekonomis,” ucapnya.
Mulyanto tidak setuju, jika program transisi energi ini harus ditanggung dengan dana APBN. Sebab yang berkepentingan terhadap program ini bukan hanya negara Indonesia tetapi juga negara asing. Karena itu biaya transisi energi ini semestinya ditanggung bersama.
“Masa kita harus merogoh kocek sendiri dari APBN untuk program yang bersifat global seperti ini,” tutupnya.
