BerandaNewsPolhukamPartai Garuda : Bodoh yang Bilang MK itu Mahkamah Keluarga

Partai Garuda : Bodoh yang Bilang MK itu Mahkamah Keluarga

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menilai, ketika ada seseorang yang berspekulasi bahwasanya Mahkamah Konstitusi (MK) itu Mahkamah Keluarga, sama saja seperti orang bebal.

Dalam cuitannya di X, Teddy mengatakan, spekulasi tersebut ada dikarenakan dari kesembilan Hakim MK yang salah satunya masih berkerabat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bodoh jika ada yang bilang MK itu Mahkamah Keluarga, hanya karena salah satu Hakim MK iparnya Presiden Jokowi. Karena 8 Hakim MK yang lain bukan iparnya Jokowi. Lalu bagaimana bisa jadi Mahkamah Keluarga?” kata Teddy, seperti dikutip Holopis.com, pada Minggu (15/10).

Juru Bicara Partai Garuda tersebut menuturkan, andaikata, gugatan yang diajukan partainya dikabulkan, menurutnya itu merupakan keputusan yang diambil secara bersama-sama, bukan individual.

Penerbit Iklan Google Adsense

“MK itu membuat putusan secara kolektif kolegial. Jadi jika Ketua MK mengabulkan gugatan Partai Garuda tapi 8 orang hakim MK lainnya berpendapat untuk menolak gugatan Partai Garuda,” tuturnya.

“Artinya putusan MK adalah menolak Gugatan Partai Garuda,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menyayangkan, bahwasanya banyak dari masyarakat Indonesia yang terpedaya serta diadu domba oleh adanya narasi-narasi liar di media sosial.

“Ini bagian dari pendidikan politik, jangan sampai masyarakat dibodoh-bodohi dengan narasi bodoh,” ujarnya.

Sebagai Informasi, Partai Garuda mengajukan gugatan batas usia minimum Capres dan Cawapres ke MK. Teddy Gusnaidi meminta kepada MK untuk tidak mendengarkan pihak yang tak setuju dengan gugatan tersebut.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Yudi Purnomo Desak KPK Penuhi Tantangan Megawati

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo ikut menanggapi tantangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu AKBP Rossa.

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS