HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Partai Buruh, Henry Saragih, dalam konferensi pers menyambut Hari Tani Nasional (HTN) 2023 menyampaikan, bahwa peringatan Hari Tani sama pentingnya dengan Hari Buruh.
Karenanya, dari 13 platform perjuangan Partai Buruh, point ke 5 membahas soal ‘Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria’.
“Reforma Agraria yang tidak kunjung dijalankan tidak hanya merugikan petani, masyarakat hukum adat, dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Pada sisi yang sama juga akan semakin mengukuhkan pembenaran terhadap politik upah murah,” kata Henry dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (22/9).
Ia yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) tersebut menekankan bahwa persoalan agraria yang tidak kunjung diselesaikan oleh negara melalui instrumen pemerintahnya bakal membuat rakyat kecil terus berkonflik dengan pihak korporasi.
“Reforma Agraria yang tidak dijalankan di wilayah pesisir dan pulau kecil bagi nelayan, akan semakin menguatkan ancaman wilayah tangkap dari jeratan korporasi,” ujarnya.
Persoalan agraria menurut Henry tidak hanya terjadi di daerah saja, bahkan di lingkungan perkotaan pun persoalan land reform juga ada dan selalu memungkinkan terjadi.
“Dan Reforma Agraria di perkotaan yang tak dilaksanakan juga membuat ketimpangan kepemilikan dan pemanfaatan tanah semakin curam, terutama hak atas permukiman dan ruang hidup bagi kelas pekerja,” tuturnya.
Berdasarkan hal tersebut, dengan tema ‘Perjuangan Politik Rakyat Pekerja untuk Reforma Agraria menuju Negara Sejahtera’, Partai Buruh menuntut kepada Pemerintah untuk menyesaikan 6 (enam) poin penting.
Pertama soal pelaksanaan janji Presiden Joko Widodo yang pernah diutarakan dalam Pilpres 2019 lalu.
“Melaksanakan reforma agraria 9 juta hektare kepada petani dan rakyat tak bertanah,” tegas Henry.
Baca selengkapnya di halaman kedua.
