HOLOPIS.COM, JAWA TIMUR – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah permasalahan bangsa tuntas.
“Ini pernyataan saya, kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik, dengan benar, maka 50% dari seluruh persoalan bangsa ini selesai,” kata Mahfud di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/9) seperti dikutip Holopis.com.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terdapat, bahwa ada dua dasar utama yang harus ada dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Pertama adalah kepastian hukum bagi dunia usaha yang antara lain pebisnis dan pelaku investasi serta kalangan atas lainnya. Yang kedua, perlindungan hukum untuk masyarakat bawah.
“Penegakan hukum itu ujungnya dua, satu kepastian bagi yang di atas, kedua perlindungan bagi yang di bawah,” ujarnya.
Tidak adanya kepastian hukum ini lanjutnya, menjadi salah satu alasan utama kenapa nilai Indonesia di mata dunia internasional jatuh dalam hal pemberantasan korupsi. Sehingga persoalan ini menjadi sesuatu yang cukup menyita perhatiannya selama ini.
“Ini yang sedang kita tangani sekarang,” tegas Mahfud.
Mahfud MD juga menjelaskan, permasalahan hukum di Indonesia justru terjadi di tengah makin banyaknya sarjana hukum, termasuk guru besar ilmu hukum. Oleh karena itu, yang perlu dikedepankan bukan hanya mempelajari teori-teorinya, melainkan mengasah moralitasnya.
“Mendapat gelar guru besar itu tidak sulit, asal kita mau. Begitu pun di bidang ilmu hukum. Di bidang ilmu hukum itu yang terpenting bukan ilmunya, karena ilmu untuk menjadi guru besar atau tidak jadi guru besar, sekarang mudah sekali diakses di internet. Yang sulit itu adalah membangun integritas moral. Itu yang penting,” tutur pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.
Jika hanya fokus pada teori, maka mahasiswa ilmu hukum bisa jadi akan lebih pintar dari dosennya. Itu karena mahasiswa bisa lebih cepat mendapatkan sumber literatur di internet dibanding harus mendengarkan penjelasan dosen.
“Yang terpenting adalah integritas moral, kejujuran, keberanian, dan ketegasan dalam menegakkan hukum. Sekarang ini di Indonesia banyak sekali sarjana hukum, tapi masalah hukum menjadi salah satu penyakit yang paling besar di Indonesia,” pungkasnya.
