HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menanggapi pemanggilan Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam penanganan kasus korupsi di KPK, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai, bahwa upaya hukum tersebut menjadi sesuatu yang cukup mencurigakan.
Pria yang karib disapa Awiek tersebut menilai bahwa ada peran serta para penguasa dalam menyusun skenario pemeriksaan Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar tersebut di kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.
“Ketika ada kandidat capres, cawapres, peserta pileg atau pilkada dipanggil oleh penegak hukum, ketika dalam proses pencalonan dia maka tuduhan yang selalu dilontarkan itu kepada penguasa termasuk koalisi pemerintahan, padahal proses hukum berjalan sesuai rel,” kata Awiekdalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (6/9).
Kemudian, ia juga menganggap, meski benar ada keterlibatan Cak Imin dalam kasus korupsi tersebut, momentumnya sengaja dimanfaatkan oleh pihak penguasa menjelang Pemilu 2024.
“Meskipun kami paham itu murni hukum, tapi karena momennya tidak pas seolah-olah itu dipaksa, ketika dipaksa yang jadi tuduhan adalah koalisi pemerintah. Karena momentumnya tidak pas jadi ya ada asumsi nuansa politik,” tudingnya.
“Tapi ya silakan saja KPK memberikan penjelasan,” sambungnya.
Baidowi kemudian menambahkan, sebaiknya aparat hukum saat ini menunda sementara proses pemeriksaan para capres maupun cawapres yang terindikasi terlibat masalah hukum.
“Sebaiknya memang ketika masa masa sekarang, masih di tahapan pemilu, pemanggilan atau proses hukum terhadap kandidat capres-cawapres atau pileg itu ditunda supaya tidak terkesan mencampuradukkan antara politik dan hukum,” pesannya.
