HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengerjakan pembangunan hunian PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam bentuk Rumah Susun (Rusun).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan, bahwa hunian yang mulai dibangun pihaknya berjumlah 47 tower Rusun, dengan skema pembiayaan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun.
“Pembangunan 47 tower Rusun telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun Rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” kata Iwan dalam keterangan tertulis yang dikutip Holopis.com, Rabu (30/8).
Secara keseluruhan, 47 tower Rusun ASN-Hankam memiliki 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan Rusun terdiri dari 31 Rusun untuk PNS dengan jumlah 1.860 unit.
Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 Rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 Rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dengan total 960 unit.
“Masing-masing towernya setinggi 12 lantai, terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum (fasilitas sosial/fasilitas umum-red). Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk satu orang,” bebernya.
Iwan mengatakan, Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare (Ha). Pembangunan 47 tower Rusun ASN-Hankam ini dilaksanakan dalam kurun waktu 19 bulan dan ditarget rampung seluruhnya pada Desember 2024 mendatang.
Adapun dalam proses pembangunan hunian PNS di IKN ini, lanjutnya, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan, dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
