Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Geledah Ruangan Wali Kota Bima, Tim KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan pengumpulan bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu upaya dilakukan melalui upaya paksa penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk salah satunya di ruang kerja Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi pada hari ini, Selasa (29/8).

“Informasi yang kami peroleh, betul hari ini (29/8) ada tim KPK di Kota Bima. Sedang melakukan kegiatan pengumpulan bukti sebagai bagian proses penegakan hukum,” ucap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya melalui pesan singkat, seperti dikutip Holopis.com.

Sayangnya, Ali masih enggan mengungkap secara gamblang terkait dengan perkara apa penggeledahan tersebut. Yang jelas, kata Ali, tim penyidik sedang mencari bukti berkaitan dengan dugaan korupsi di Bima.

Informasi yang dihimpun, saat ini lembaga antikorupsi sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Kota Bima. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka.

“Pada saatnya kami pastikan di sampaikan perkembangannya,” ujar Ali.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik), Kota Bima, Mahfud membenarkan penggeledahan di ruangan Walikota Bima. Namun, Mahfud belum dapat merinci soal penggeledahan itu.

“Saat ini KPK sedang menggeledah ruangan Walikota Bima. (Kasusnya) penyidik yang tahu,” kata Mahfud.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru