HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Buruh bersama elemen lainnya melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu 9 Agustus 2023. Aksi tersebut, dalam rangka mengawal gugatan Judicial Review (JR) terkait dengan UU Cipta Kerja.
Menurut Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan UU Cipta Kerja ini ditolak oleh seluruh buruh di Indonesia. Namun, mereka akan melawannya dengan cara yang konstitusional.
“Kita yakin seluruh buruh Indonesia menolak UU Cipta kerja, tapi kita tunjukkan cara yang kita lakukan secara konstitusional,” kata Riden dari atas mobil komando yang dikutip Holopis.com, Rabu (9/8).
Selain itu, Riden menegaskan kepada hakim MK (Mahkamah Konstitusi) yang sedang menyidangkan gugatan para buruh. Untuk mengabulkan, agar UU Cipta Kerja dibatalkan dan di cabut.
“Kita menyatakan sikap kepada MK yang sedang sidang gugatan buruh, pastikan UU Cipta kerja dibatalkan dan di cabut,” tegasnya.
Terakhir Riden mengatakan, jika gugatan para buruh tidak dikabulkan oleh MK maka akan dipastikan akan ada pergerakan dengan mengosongkan pabrik – pabrik dan masuk ke jalan tol.
“Kalau tidak membatalkan, maka kita siap untuk kosongkan pabrik dan masuk jalan tol,” pungkas Riden.
Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh yang melakukan aksinya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari Rabu 9 Agustus 2023 membawa beberapa tuntutan.
Ada enam tuntutan yang dibawa oleh Partai Buruh, salah satunya yakni meminta agar Omnibuslaw UU Cipta Kerja dicabut dan kenaikan upah 15 persen.
“Partai Buruh bersama elemen gerakan buruh pada tanggal 9 Agustus, serempak di seluruh Indonesia di 38 Provinsi melakukan aksi,” ujar Presiden Partai Buruh kepada Holopis.com, Rabu (9/8).
“Tuntutan pertama cabut Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja, kedua naikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen, ketiga cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen,” ujarnya.
Selanjutnya tuntutan keempat revisi parlimanentary threshold 4 persen, kelima Cabut UU Kesehatan dan keenam wujudkan Jaminan sosial. JS3H, reforma agraria, dan kedaulatan pangan.
