JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyampaikan, bahwa sudah seharusnya Presiden Jokowi turun tangan langsung untuk mengatasi polemik Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) yang dinilai bermasalah.
“Polemik ini sudah berbulan-bulan. Presiden harus berani ambil alih agar tidak jadi warisan negatif beliau diakhir masa jabatannya nanti,” kata Mardani, Kamis (19/8).
Jika Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak segera mengambil langkah konkret, ia khawatir justru publik akan memberikan stample negatif.
“Jangan sampai publik melihat presiden yang tak bisa menunjukkan kemauan politik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN,” tuturnya.
Bagi Mardani, sebagai kepala negara dan orang tertinggi dalam struktur kepegawaian di Indonesia itu, Presiden harus mampu mengatasi keruwetan yang ada di bawahnya.
“Pak Jokowi harus aktif melihat permasalahan ini, karena sebagai pembina tertinggi kepegawaian, bisa memberikan solusi dari tidak inginnya pihak-pihak penyelenggara negara untuk patuh hukum,” paparnya.
Lebih lanjut, Mardani juga meminta agar KPK bisa menghormati kerja-kerja lembaga negara lainnya, yakni Ombudsman dan Komnas HAM, termasuk terhadap temuan adanya pelanggaran proses TWK sebagai alih status kepegawaian di internal lembaga antirasuah itu.
“KPK mesti menghargai tugas dan fungsi Komnas HAM sampai Ombudsman yang dalam hal ini sebagai penerima laporan masyarakat. Apa yang dilakukan Ombudsman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan administrasi TWK ini juga harus dilihat sebagai upaya menengahi polemik kepegawaian KPK,” tandasnya.
