HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kebijakan konversi motor konvensional berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik masih perlu perbaikan.
Pasalnya, program konversi ini masih belum banyak diminati masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah pemohon konversi yang saat ini hanya 4.578 pemohon. Padahal pemerintah menargetkan jumlah motor konversi listrik di akhir tahun mencapai 50 ribu unit.
“Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023,” ujar Luhut dalam keterangannya, Jumat (28/7) yang dikutip Holopis.com.
Adapun hal yang menurut Luhut perlu perbaikan salah satunya dari sisi mekanisme cek fisik dan administrasi terkait dokumen kendaraan dalam, baik itu dalam bentuk BPKB, STNK maupun pelat nomor.
“Hal ini ni penting agar kendaraan dapat digunakan kembali di jalan raya,” ujar Luhut.
Dia juga meminta adanya integrasi informasi lintas kementerian dan lembaga serta badan usaha sehingga dapat mendukung percepatan konversi oleh masyarakat.
Pemerintahan sendiri telah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta bagi masyarakat yang bersedia merubah kendaraan konvensional miliknya menjadi kendaraan listrik.
Adapun besaran subsidi itu merupakan setengah dari biaya konversi yang harus dikeluarkan masyarakat tanpa adanya subsidi, yakni bisa mencapai Rp14 juta.