HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aktivis FORKOT (Forum Kota), Poltak Agustinus Sinaga menyayangkan ada sejumlah pihak yang menggunakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) untuk agenda tematik dan seremonial lima tahunan, khususnya menjelang Pemilihan Umum.
Menurutnya, persoalan HAM memang sesuatu yang sensitif dan sakral, termasuk untuk kalangan aktivis dan pegiat sosial lainnya. Namun, ia merasa tak elok jika isu tersebut hanya dijadikan bargain politik praktis untuk mendukung atau tidak mendukung tokoh tertentu.
“Hak Asasi Manusia itu merupakan hal yang sakral yang perlu dipenuhi, dilindungi dan diperjuangkan, bukan malah diperdagangkan menjadi isu lima tahunan saja,” kata Poltak dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Jumat (28/7).
Bahkan ia juga sangat menyayangkan, isu sepenting itu hanya dijadikan bancakan politik untuk memberikan kesenangan pihak-pihak tertentu saja. Sehingga pada akhirnya isu HAM bukan lagi sesuatu yang sakral untuk diperdebatkan.
“HAM tersebut harus tetap sakral dan tidak menjadi kepentingan segelintir orang yang mencari keuntungan atas nama Hak Asasi Manusia,” tegasnya.
Kemudian, aktivis 98 yang juga Ketua PBHI Jakarta periode 2011 – 2014 tersebut mengatakan, bahwa persoalan HAM tidak hanya insiden momentum tertentu saja, termasuk di era pra reformasi. Akan tetapi, HAM juga menyelimuti berbagai bidang yang juga tidak boleh dinafikkan.
“Hak Asasi Manusia ada berbagai hak yang harus dimiliki oleh masyarakat tanpa memandang kelas, mulai dari hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan,” tuturnya.
Bahkan hak-hak lainnya juga tetap harus diperjuangkan saat ini hingga sampai kapanpun. Termasuk hak mendapatkan rasa aman dan nyaman, hingga hak-hak untuk melindungi anak-anak dan kaum perempuan dari disparitas dan kesenjangan sosial.
“Hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak dan hak wanita,” lanjutnya.
Latah HAM
Lebih lanjut, aktivis sosial dan praktisi hukum tersebut menilai, persoalan kegaduhan HAM lima tahunan membuatnya cukup risih. Apalagi hanya dijadikan ajang untuk menjegal maupun mendukung calon pemimpin tertentu.
Baca selengkapnya di halaman kedua.