HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia berbicara terkait pembangunan di Indonesia. Dia mengakui, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membangun negara tidaklah singkat.
Pembangunan yang baik, kata Bahlil, juga membutuhkan suatu perencanaan dan tindak lanjut yang terukur, serta tepat.
“Jadi memang pembangunan Indonesia ini tidak bisa bim salabim, harus by design, konsepnya pun harus terukur dan caranya harus betul-betul pas,” kata Bahlil dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Jumat (21/7).
Menurutnya, hasil pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama yang berfokus pada pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa baru terlihat pada periode kedua.
Hasil dari pemerataan pembangunan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) itu terlihat dari realisasi investasi di luar pulau Jawa pada Triwulan II-2023 yang mencapai Rp108,2 triliun, atau naik 15,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Bahkan proporsi dari realisasi investasi di luar pulau Jawa juga lebih besar jika dibanding dengan realisasi investasi di pulau Jawa yang hanya sebesar Rp167,8 triliun.
“Hasil pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pak Jokowi-Pak JK di periode pertama, itu sekarang dampaknya,” tururnya.
Jika dilihat berdasarkan sektornya, transportasi, gudang dan telekomunikasi memberikan andil paling besar terhadap realisasi investasi pada triwulan kedua ini, yakni mencapai Rp43,0 triliun.
Disusul di posisi kedua yakni sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp42,4 triliun. Kemudian pertambangan di posisi ketiga memperoleh realisasi investasi sebesar Rp37,9 triliun.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan hilirisasi industri, guna meningkatkan nilai tambah terhadap komoditas unggulan Indonesia.
