HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sedang mengusut dugaan korupsi pejabat daerah yang bermain dalam sektor pertambangan nikel. Dugaan rasuah pejabat daerah tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan.
Ihwal penyelidikan itu terungkap saat Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan membeberkan soal pemeriksaan harta kekayaan. Pejabat daerah yang dimaksud sudah dua kali dipanggil KPK untuk mengkonfirmasi harta kekayannya. Namun, yang bersangkutan tak kunjung memenuhi panggilan tersebut.
“Sudah dilidik. Rapat pimpinan sudah diputus (naik) lidik,” ungkap Pahala di Gedung KPK, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (18/7).
Sayangnya, Pahala enggan membeberkan identitas pejabat daerah tersebut. “Pejabat daerah propinsi yang ada nikelnya kan ngga banyak. Kalian coba cari tahu saja,” imbuh Pahala.
Merujuk informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki seluas 520.877,07 hektar (ha) tambang nikel yang tersebar di tujuh provinsi. Yakni, provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Pejabat daerah itu terditeksi KPK kerap bermain nikel. Bahkan, pejabat daerah itu juga menerima fee terkait pertembangan nikel.
“Kita ada informasi saja ini sering-sering ada main buat nikel. Ada penerimaan-penerimaan,” ujar Pahala.
