HOLOPIS.COM, JAKARTA – Juru bicara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Adita Irawati menyampaikan alasan mengapa bosnya tidak bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Ia menyebut bahwa Budi Karya Sumadi sedang berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri.
“Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota,” kata Adita dalam penjelasannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (14/7).
Sehingga ia memohon agar KPK bersedia melakukan penjadwalan ulang, sehingga agenda Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa diatur ulang dan undangan KPK bisa dipenuhi dengan baik.
“Permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali,” lanjutnya.
Terkait dengan materi kasus yang tengah digarap oleh KPK, Adita mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dan siap membantu proses penyelidikan. Bahkan kata dia, Budi Karya bakal membantu penuh proses hukum yang berjalan.
“Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK,” tandasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa pada hari Selasa (11/4) lalu, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tersebut beberapa orang terkait kasus dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Barat Bagian Tengah di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022.
Di dalam kegiatan operasi tangkap tangan itu, sebanyak 10 orang berhasil dijaring dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka itu antara lain ;
1. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Bernard Hasibuan
3. Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya
4. PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi
5. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah
6. PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar), Syntho Pirjani Hutabarat
7. Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto
8. Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma (DF) Muchamad Hikmat
9. Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim
10. VP PT KA Manajemen Properti Parjono
Untuk melakukan pendalaman terhadap kasus ini, KPK pun merencanakan untuk melakukan pemanggilan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan dua orang anak buahnya. Mereka antara lain ; Dirjen KA Kemenhub M Risal Wasal, dan ASN Kemenhub Maulana Yusuf.
