Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Mahfud Wanti-wanti Kasus Al Zaytun Tak Boleh Berlarut-larut

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mewanti-wanti kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun tidak boleh berlarut-larut.

Sebab, kontroversi terkait ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut sudah muncul sejak tahun 2002 lalu dan sempat surut.

“Ini kita kerjakan betul tindak pidananya. Jadi Al-Zaytun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang, karena tahun 2002 sudah muncul, setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi,” kata Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (11/7).

Mahfud pun mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan polemik pondok pesantren (ponpes) Al-Zaytun.

Namun ia memastikan, pemerintah tidak akan membubarkan ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut.

“Sekarang selesaikan, dengan catatan, Al-Zaytun sebagai ponpes itu tidak akan dibubarkan,” tuturnya.

Mahfud mengatakan, pemerintah mengakui bahwa pendidikan ponpes Al-Zaytun sudah baik. Namun masih perlu adanya pembinaan.

“Kita akan bina, akan disesuaikan kurikulumnya, akan dibersihkan kalau ada kotoran-kotoran di dalam pelaksanaannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga memastikan akan segera menyelesaikan dugaan pidana Panji Gumilang.

“Akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik,” kata Mahfud.

Sebagaimana diberitakan Holopis.com, Panji Gumilang telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penodaan agama. Laporan tersebut pun kini sudah naik ke tahap penyidikan.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Bamsoet Sambut Gembira Wacana Silaturrahmi Prabowo – Mega

Politikus senior Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung wacana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru