HOLOPIS.COM, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ikut berkomentar terkait pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menentang kebijakan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah.
Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat HIPMI, Fathul Nugroho mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah melawan pihak-pihak yang menentang kebijakan yang masuk dalam program hilirisasi tersebut, termasuk IMF.
Sebab ia menilai, kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sudah tepat.
“Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik. Terutama di sektor mineral, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral,” ujar Fathul dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (1/7).
Fathul mengatakan, kebijakan hilirisasi terbukti dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5 persen.
Menurutnya, kinerja ekonomi nasional yang positif di tengah pelemahan ekonomi global membuat banyak pihak asing yang terkesan kurang suka dengan langkah-langkah yang diambil Indonesia, salah satunya terkait hilirisasi ini.
Oleh karena itu, HIPMI mewanti-wanti pemerintah untuk tidak terpengaruh dengan pandangan pihak asing dan tetap pada pendiriannya dalam menjalankan kebijakan hilirisasi sebagaimana mestinya.
“Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF,” sarannya.
Sebagai informasi Sobat Holopis, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.
Permintaan itu disampaikan IMF dalam laporannya yang bertajuk ‘IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia’.
